Di tengah perkembangan pendidikan di Indonesia, program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) menjadi sorotan. Jaksa Penuntut Umum, Roy Riadi, dari Kejaksaan Agung, mengungkapkan bahwa program yang dilaksanakan dengan menggunakan perangkat Chromebook ini tidak memberikan manfaat belajar yang nyata bagi siswa.
Roy menjelaskan bahwa ada perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan, di mana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digantikan oleh AKM. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program baru ini dalam mendukung proses belajar mengajar.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Roy menyebutkan bahwa AKM seharusnya menjadi alat ukur bagi kemampuan siswa. Namun, kenyataannya program ini hanya melibatkan perwakilan siswa secara terbatas.
Penjelasan tentang Program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)
Program AKM dirancang untuk mengevaluasi kompetensi siswa, tetapi kritik terhadap realisasi program ini terus mengemuka. Menurut Roy, hasil dari AKM tidak mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh, melainkan hanya representasi dari sebagian kecil siswa yang terpilih.
Pentingnya adanya evaluasi yang menyeluruh dalam program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak saksi yang memberikan keterangan bahwa implementasi program ini belum sesuai harapan dan tidak memberikan nilai tambah dalam pendidikan.
Roy menekankan bahwa ketidakpuasan ini bukan hanya terkait dengan jumlah siswa yang terlibat, tetapi juga menyangkut kualitas pengajaran yang didapatkan. Oleh karena itu, ia berharap agar ke depannya ada perbaikan dalam rancangan program ini.
Dampak Perubahan Kebijakan Terhadap Pendidikan Siswa
Perubahan kebijakan dari UNBK ke AKM jelas membawa dampak yang cukup signifikan. Roy menyatakan bahwa AKM seharusnya berfungsi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman siswa, tetapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Rata-rata siswa yang terlibat mengalami kesulitan dalam mengikuti asesmen, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam pemahaman materi. Dampak dari hal ini bisa mempengaruhi masa depan pendidikan mereka.
Konsekuensi dari ketidakpuasan ini juga dapat dilihat pada respon masyarakat terhadap program digitalisasi pendidikan secara keseluruhan. Banyak orang tua dan pendidik yang mempertanyakan efektivitas program yang dijalankan oleh pemerintah.
Kasus Korupsi Dalam Pengadaan Laptop dan Dampaknya
Dari pengungkapan kasus ini, terungkap bahwa terdapat dugaan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan program digitalisasi lainnya. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat tinggi di kementerian pendidikan.
Nadiem Makarim, sebagai menteri pendidikan, bersama sejumlah direktur di berbagai tingkat, didakwa dalam kasus ini. Ini semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang.
Roy menambahkan bahwa pengadaan barang seharusnya bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Namun, jika tidak diatur dengan baik, akan mengakibatkan pemborosan anggaran dan menurunkan kualitas pendidikan.
